UN EGDI atau United Nations E-Government Development Index adalah sebuah survey yang dilakukan oleh PBB untuk mengetahui kualitas dan perkembangan e-government negara-negara anggora PBB. Penilaian ini meliput penggabungan karakteristik akses seperti infrastruktur dan tingkat pendidikan untuk mencerminkan bagaimana suatu negara menggunakan teknologi dan informasi untuk mempromosikan akses dan inklusi masyarakatnya. Survey UN EGDI mencakup gabungan dari tiga dimensi penting dari รจ-government yaitu : penyediaan layanan online, konektivitas telekomunikasi dan kapasitas manusia.
E-Government Development Index didasarkan pada survei komprehensif kehadiran online dari 193 United Nations Member States, yang menilai situs web nasional kemudian bagaimana kebijakan dan strategi e-government diterapkan secara umum dan di sektor khusus untuk penyampaian layanan penting.
Survei yang dipublikasikan setiap dua tahun sekali ini, memberi peringkat untuk 193 negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
(1) Indeks pelayanan daring atau Online service index (OSI).
(2) Indeks infrastruktur telekomunikasi atau Telecommunication infrastructure index (TII).
(3) Indeks sumber daya manusia atau Human capital index (HCI).
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mempredikatkan negara-negara yang mendapatkan point lebih dari 0.75 dipreditkatkan sebagai Very High EGDI, untuk point 0.50 sampai 0.75 sebagai High EGDI, Point 0.25 sampai 0.50 sebgai Middle EGDI, dan untuk point yang kurang dari 0.25 dipreditkatkan sebagai Low EGDI.
Menurut data United Nations E-Government Development Index Survey 2020, Ameeika Serikat memiliki ranking indeks ke 9 dari 193 negara dengan nilai 0,9297 yang berarti Amerika Serikat atau Korea Selatan memiliki Very High EGDI.
Survei Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengusung tema Digital Government in the Decade of Action for Sustainable Developemnt. Tujuan dari survei ini adalah sebagai alat bantu pembangunan bagi negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan masing-masing dalam upaya mempertajam implementasi kebijakan dan strategi pengembangan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Pada United Nations E-Government Development Index Survey 2020, Denmark mendapatkan nilai tertinggi dan predikat pertama dengan point 0.9758, Amerika Serikat berada di urutan ke 9 dengan selisih poin 0.0501. Kemudian yang mendapatkan nilai terrendah atau Low EGDI yaitu South Sudan, negara yang berada di Afrika Timur dengan point 0.0875.
Penggunaan layanan E-Government di Amerika Serikat meningkat tajam, terutama setelah merebaknya pandemi COVID-19. Karena pemerintah terus mengembangkan layanan online-nya, sehingga pemerintah memaksimalkan layanannya dalam bentuk online.
Berikut ini adalah perbandingan nilai antara Amerika Serikat dengan negara-negara lainnya.
Website United Nations E-Government Knowledgebase (UNeGovKB) yang berisikan United Nations E-Government Development Index dengan basis data dibuat oleh Division for Public Institutions and Digital Government (DPIDG) dari United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) memiliki isi yang sangat lengkap dari tahun ke tahun. Fitur-fitur yang diberikannya juga tersusun rapih berdasarkan kategori, memudahkan pengunjung untuk mengakses data dalam website tersebut. Dalam laman beranda, terdapat penjelasan soal tujuan mengapa UN EGDI Survey ini dilakukan dengan mengatakan bahwa Tahun 2020 menjadi tahun yang menyaksikan perubahan transformasional dalam pembangunan global.
Dengan mensurvei dan mempelajari pola luas pemerintahan digital di seluruh dunia, United Nations E-Government Survey menilai perkembangan pemerintahan digital dari 193 Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengidentifikasi kekuatan, tantangan, dan peluang mereka, serta menginformasikan kebijakan dan strategi. Survei ini mendukung upaya negara-negara untuk menyediakan layanan digital yang efektif, akuntabel, dan inklusif bagi semua dan menjembatani kesenjangan digital dalam memenuhi prinsip tidak meninggalkan siapa pun. Sejak didirikan pada tahun 2001 oleh Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa, Survei telah menjadi alat pemeringkatan, pemetaan, dan pengukuran yang sangat diperlukan bagi para menteri digital, pembuat kebijakan, dan analis yang mempelajari analisis komparatif dan penelitian kontemporer tentang e-government.
Comments
Post a Comment